The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia
The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
In conclusion, we want to underline 3 main concerns. Initially, the knowledge in the militarization of intelligence and the use of intelligence companies for the advantage of the elite really should serve as a lesson for your restructuring and reform of intelligence into an expert agency, unbiased from politics and serving the passions from the point out solely.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.
As some provisions were struck down, you'll find gaps in the legislation that the government nonetheless desires to handle, like which government establishment might be chargeable for registering societal companies. The federal government has nonetheless to handle these gaps or situation any applying laws.
The Legislation on Foundations supplies that “social” foundations could possibly work to profit only their stakeholders, which might be inconsistent with community gain status. The broad term of “social” Within this definition may trigger an issue in apply, mainly because it is applicable to any not-for-income action.
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
was marked with the permeation of intelligence of all areas of people’s life. BAKIN grew to become a strategic intelligence Procedure automobile for all problems, apart from KOPKAMTIB, which completed the purge of your PKI and its sympathizers in the army territorial Command framework as well as the STI. Opsus, which was at first an intelligence Procedure targeted at seizing West Papua from the Netherlands and enabling the confrontation with Malaysia, was afterwards mobilized to spy on social, political, and religious daily life in Modern society, Particularly people and teams which could most likely oppose the Soeharto govt, together with to perform intelligence operations struggling with the threat of separatism in Aceh, Papua, and East Timor.
It's not necessarily clear which govt entire body is to blame for registering societal businesses. Posting eight of Legislation No. 17 of 2013 on Societal Corporations, which specified the registration authorities dependant on the geographical volume of a corporation, was struck down with the Constitutional Courtroom in December 2014. The government hasn't presented a Authorities Regulation on this subject.
Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan mendapatkan informasi lebih lanjut Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.